26.2.11

Kepemimpinan

Oleh : M. Zaenal Arifin, S.Pd
BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG
          Berbicara mengenai implementasi kepemimpinan dan kerjasama tim tidak terlepas dari suatu jaringan yang disebut sebagai organisasi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat ahli tentang pengertian organisasi.
1.    Organisasi Menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
2.    Organisasi Menurut James D. Mooney adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3.    Organisasi Menurut Chester I. Bernard (1938) dalam bukunya The Executive Functions merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
          Sejarah berdirinya Organisasi SAR di Indonesia dimulai ketika Indonesia masuk  menjadi anggota  International Civil Aviation Organization (ICAO), yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional pada tahun 1950 dan International Maritim Organization (IMO), yaitu Organisasi Pelayaran Internasional pada tahun 1966. Salah satu kewajibannya adalah memiliki organisasi SAR yang mampu menangani musibah penerbangan, pelayaran dan bencana lainnya, sehingga setiap penyelenggaraan pendidikan SAR, pemenuhan standar peralatan keselamatan (SAR) bagi pesawat maupun kapal secara sistematik diharuskan memenuhi persyaratan – persyaratan ( standar mutu yang telah ditetapkan di dalam konvensi  Internasional tersebut, agar supaya status kelembagaan SAR diakui secara internasional.
          Organisasi SAR di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan sejalan dengan sering terjadinya musibah maupun bencana, pada tahun 1998 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan tatakerja Kantor SAR sebagaimana telah diubah dan diperbaruhi dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 tahun 2002 tentang organisasi dan tatakerja Kantor SAR.
          Keberhasilan organisasi SAR tentunya ditentukan oleh pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas/terampil, prasarana dan sarana yang memadai serta peralatan SAR pendukung lainnya yang lengkap, dan ketersediannya anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan operasi SAR diharapkan dapat berhasil dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Efektifitas dan Efisiensi operasi SAR memiliki variabel, antara lain masukan (raw input), masukan instrumen (instrumental input), masukan lingkungan (environmental input) dan proses pembinaan baik untuk UPT Badan SAR Nasional di daerah maupun potensi SAR terkait lainnya.
          Selain itu, tingkat keberhasilan organisasi SAR juga dapat ditunjang oleh keseimbangan antara pimpinan dan bawahannya, kerjasama antara pimpinan dengan sejawatnya, antara pimpinan dengan bawahannya dan antara sesama pegawai Badan SAR Nasional baik di pusat maupun di daerah.

B.       RUMUSAN MASALAH
          Organisasi Kantor SAR Balikpapan mempunyai dua bidang kegiatan pokok, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan umum perkantoran termasuk dalam hal ini adalah pengadaan barang dan jasa dan kegiatan operasional. Kegiatan umum perkantoran dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kegiatan operasional dikepalai oleh Kepala Seksi Operasi.
          Rumusan masalah yang penulis angkat pada makalah ini adalah bagian yang berkaitan dengan kegiatan umum perkantoran tentang pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
1.         Pegawai Kantor SAR Balikpapan yang mempunyai sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa masih sangat minim;
2.         Pegawai Kantor SAR Balikpapan belum memahami tentang aturan pengadaan Barang dan Jasa sesuai Kepres No. 80 tahun 2003.

C.      TUJUAN PENULISAN
          Dengan makalah ini, penulis bertujuan untuk :
1.         Mengetahui seberapa banyak kebutuhan pegawai Kantor SAR Balikpapan yang diharapkan mempunyai sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa
2.         Mengetahui sejauh mana pemahaman pegawai Kantor SAR Balikpapan tentang aturan pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003.


D.      MANFAAT PENULISAN
          Manfaat yang diharapkan dengan penulisan makalah ini yaitu :
1.         Sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kebutuhan pegawai Kantor SAR Balikpapan yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa;
2.         Sebagai acuan untuk mengadakan bimbingan teknis tentang pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan Kepres No. 80 tahun 2003;
3.         Menjadi catatan tentang pentingnya arti kerjasama tim dalam pengadaan Barang dan Jasa. 
BAB II
METODOLOGI PENULISAN

A.      TEMPAT DAN WAKTU PENULISAN
          Penulisan makalah ini dilaksanakan pada Organisasi Kantor SAR Balikpapan pada bulan Juli 2010.

B.       METODE PENGUMPULAN DATA
     Penulisan makalah ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.         Pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil Observasi Lapangan (OL) di Kantor SAR Balikpapan;
2.         Pengalaman kerja.

C.      TEKHNIK ANALISIS DATA
1.         Cara analisis data yang bersifat kualitatif yaitu pengumpulan data untuk mengetahui kondisi real tentang pegawai Kantor SAR Balikpapan yang mempunyai sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa;
2.         Cara analisis data yang bersifat kuantitatif yaitu pengumpulan data untuk mengetahui seberapa banyak kebutuhan pegawai Kantor SAR Balikpapan yang seharusnya memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.      HASIL PENGUMPULAN DATA
          Kantor SAR Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor SAR dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian untuk urusan kegiatan umum perkantoran dan seorang Kepala Seksi untuk urusan operasional. Secara bagan struktur organisasi Kantor SAR Balikpapan adalah sebagai berikut :
          Kepala Sub Bagian Umum bertanggung jawab untuk menangani semua kegiatan umum perkantoran termasuk dalam hal ini masalah pengadaan Barang dan Jasa. Tetapi dalam pelaksanaannya, Kasubag. Umum ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Pada saat pengadaan Barang dan Jasa Kasubag. Umum membentuk Panitia Pengadaan yang dikepalai oleh seorang ketua panitia, seorang sekretaris, tiga orang anggota dan dua orang panitia penerima barang.
          Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor SAR Balikpapan berpedoman pada aturan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satu butir aturan keputusan itu menyatakan bahwa yang berhak duduk menjadi panitia adalah orang yang telah memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
          Sampai dengan saat ini, Kantor SAR Balikpapan hanya memiliki 2 (dua) orang pegawai yang memenuhi persyaratan dimaksud. Berikut adalah diagram tentang keikutsertaan pegawai Kantor SAR Balikpapan yang mengikuti ujian sertifikasi dari tahun 2004-2010, yaitu :

          Dari diagram diatas, diketahui bahwa jumlah pegawai Kantor SAR Balikpapan yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa masih sangat minim.
B.       ANALISIS DATA
          Kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor SAR Balikpapan sesuai uraian diatas adalah seorang ketua panitia, seorang sekretaris, tiga orang anggota dan dua orang panitia penerima barang. Tetapi ini belum termasuk Kepala Sub Bagian Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga harus memiliki sertifikasi. Itu artinya dalam satu proses pengadaan Barang dan Jasa dibutuhkan paling tidak 8 (delapan) orang yang memiliki sertifikasi.
          Kalau diperhatikan pada diagram diatas, pegawai Kantor SAR Balikpapan yang memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa hanya berjumlah 2 (dua) orang saja. Padahal setiap tahun Kantor SAR Balikpapan telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa. Itupun baru di tahun 2009 bisa berhasil lulus ujian sertifikasi. Di tahun sebelumnya mulai dari tahun 2004 – 2008, sebanyak 24 orang pegawai telah mengikuti ujian sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa dimaksud tetapi masih belum lulus. Pada tahun 2009 dari 4 orang pegawai yang dikirim hanya 2 orang pegawai saja yang lulus. Dan pada tahun 2010, sampai dengan bulan Juni 2010 dari 2 orang pegawai yang diikutkan ujian sertifikasi masih belum bisa lulus juga.
          Dari uraian diatas, jelas sekali bahwa Kantor SAR Balikpapan dalam memenuhi kebutuhan panitia pengadaan Barang dan Jasa masih kurang paling tidak 6 (enam) orang pegawai lagi. Dan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jika dalam institusi itu tidak memiliki pegawai yang mempunyai sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa, maka dapat mengambil pegawai/orang yang memiliki sertifikasi.
          Kewajiban anggota panitia adalah melaksanakan semua kegiatan pengadaan Barang dan Jasa mulai dari pengumuman lelang, pelaksanaan rapat penjelasan yang dipimpin oleh ketua panitia dan dihadiri oleh semua panitia dan penyedia barang dan jasa, melaksanakan penilaian, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), evaluasi dokumen penawaran dan lelang, mengusulkan pemenang lelang dan juga mengumumkan lelang. Antara anggota panitia, sekretaris, ketua panitia dan juga penerima barang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
          Kerjasama (team work) merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk keberhasilan dalam pelaksanaan lelang pengadaan Barang dan Jasa. Ketua panitia sebagai pimpinan pelaksanaan lelang mempunyai tanggung jawab yang paling besar diantara semua panitia. Ia bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan lelang pengadaan Barang dan Jasa, kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian Umum. Dan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab memberikan laporan baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Kepala Kantor SAR Balikpapan selaku pemegang pimpinan tertinggi di Kantor SAR Balikpapan.
 C.      PEMBAHASAN
          Secara kewenangan dalam proses lelang pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor SAR Balikpapan dilaksanakan oleh ketua panitia pengadaan Barang dan Jasa dan dibantu oleh sekretaris yang bertugas melakukan semua pencatatan dokumen lelang pengadaan Barang dan Jasa. Anggota panitia bertugas memeriksa semua dokumen lelang dan dokumen penawaran dari penyedia Barang dan Jasa. Panitia Penerima Barang bertugas memeriksa Barang dan Jasa yang telah dibeli oleh penyedia Barang dan Jasa. Jika kondisi Barang dan Jasa yang diterima, sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen lelang, kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasayang ditandatangani kedua belah pihak.
          Proses lelang itu, semua telah tercantum dalam aturan yang berada pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kantor SAR Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa sudah berpedoman pada aturan tersebut. Namun sangat disayangkan, ternyata panitia yang ada dan dibentuk belum memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa. Beberapa langkah telah diambil oleh Kantor SAR Balikpapan dalam mencapai kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikasi, antara lain yaitu :
1.             Mengikutkan pegawai dalam ujian sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa baik yang diselenggarakan oleh LKPP maupun instansi lain;
2.             Mengusulkan pada pimpinan tingkat pusat untuk mengadakan ujian sertifikasi;
3.             Memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa
4.             Meminta bantuan instansi/orang yang telah memiliki sertifikasi dalam pelaksanaan lelang pengadaan Barang dan Jasa.
          Dalam hal peningkatan kemampuan dan pemahaman tentang aturan yang tertera pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Kantor SAR Balikpapan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1.             Mengikutkan pegawai Kantor SAR Balikpapan pada bimbingan teknis tentang pengadaan Barang dan Jasa pada instansi lain;
2.             Menjadwalkan bimbingan teknis dan membedah aturan pada Kepres No. 80 Tahun 2003 di Kantor SAR Balikpapan sendiri;
3.             Memagangkan pegawai pada instansi yang mempunyai pengadaan Barang dan Jasa yang lebih banyak;
4.             Meningkatkan kemampuan pegawai dengan mengadakan latihan-latihan pengadaan Barang dan Jasa.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A.          KESIMPULAN
            Dari semua uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kantor SAR Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian untuk urusan kegiatan umum perkantoran dan seorang Kepala Seksi untuk urusan operasional.
            Dalam hal urusan yang menyangkut kegiatan umum perkantoran, yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengurusi salah satunya tentang pengadaan Barang dan Jasa, dibantu oleh panitia pengadaan Barang dan Jasa. PPK membentuk panitia pengadaan Barang dan Jasa dengan seorang ketua panitia, seoarang sekretaris, tiga orang anggota dan dua orang panitia penerima barang. Masing-masing panitia mempunyai tanggung jawab yang harus disampaikan secara hirarki keatas.
            Dalam hal pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, aturan yang harus dipenuhi dan masih menjadi kendala pada Kantor SAR Balikpapan adalah tentang sertifikasi yang harus dimiliki oleh seluruh unsur panitia dan juga termasuk PPKnya. Minimnya pegawai yang memiliki sertifikasi, mengharuskan Kantor SAR Balikpapan meminjam tenaga dari luar/instansi/orang yang telah mempunyai sertifikasi.
            Dalam hal yang berkaitan tentang pemahaman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa, Kantor SAR Balikpapan juga telah melaksanakan beberapa bimbingan teknis dan membedah aturan yang tertera pada buku Kepres dimaksud.

B.           SARAN
            Dengan adanya pembahasan-pembahasan materi diatas, penulis mempunyai harapan pada :
1.        Pimpinan Kantor SAR Balikpapan lebih meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait sehingga informasi tentang ujian sertifikasi dan bembingan teknis pengadaan Barang dan Jasa bisa lebih cepat diterima;
2.        Pada panitia pengadaan Barang dan Jasa lebih banyak belajar dan meningkatkan kemampuannya tentang tata cara pengadaan Barang dan Jasa;
3.        Jajaran pimpinan yang ada pada Kantor SAR Balikpapan bisa saling mendukung antara satu dengan yang lainnya;
4.         Seluruh pegawai Kantor SAR Balikpapan bisa meningkatkan kinerja, kekompakan dan kerja sama (team work) lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Kantor SAR Balikpapan. 2010. Laporan Tahunan Kantor SAR Balikpapan tahun 2009.
Badan SAR Nasional. 2007. 35 Tahun Badan SAR Nasional
Badan SAR Nasional. 2009. Face The Future
Badan SAR Nasional. 2010. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue
org/pengertian_definisi_dan_arti_organisasi_organisasi_formal_dan_
informal_belajar_online_lewat_internet_ilmu_manajemen



1 komentar:

Talentsia mengatakan...

Ijin kasih masukan untuk kebaikan:
1. Judul Tentang kempemimpinan saya lihat tidak singkron dengan Pembahasan leboh tepat judul bisa menyesuaikan dengan pokok permasalahan yang dihadapi/ tulis.
2. Perlu dimasukan sedikit tentang tipe/gaya-gaya kepemimpinan untuk memperkuat argumen anda pada hasil pembahasan sumber dapat diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu ataupun jurnal-jurnal dan kemudian dirunut hingga mengena pokok permasalahan yang menjadi pokok permasalahan sehingga menjadi sinergi dan disitu akan tercipta akar permasalahan yang jelas hubungan antara kepemimpinan dengan ketersedian tenaga skill dalam hal ini sertifikasi barang dan jasa. mudah-mudahan bs sedikit membantu, ijin keluar.( OCTAVIANTO, S.E. M.M.)

Poskan Komentar

Komentar yaksssssssss