24.3.11

PERUBAHAN PADA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PENDAHULUAN
Kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain bahkan dengan sesama anggota ASEAN. Pendidikan adalah kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa. Tak salah jika kita sebut pendidikan sebagai pilar pokok dalam pembangunan bangsa. Tinggi-rendah derajat suatu bangsa bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkannya.
Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Negara-negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dan menguasai teknologi-peradaban mengawali kesuksesannya dengan memberi perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan nasionalnya. Sektor pendidikan mendapat dukungan penuh dan secara terus menerus sistemnya diperbaiki agar sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan daya akses seluruh lapis masyarakat mereka. Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang adalah wujud dari harapan rakyat yang dimanifestasikan oleh DPR. Dalam hal ini harapan dan tantangan di masa depan, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan dibutuhkan. Bagi masyarakat suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang akan menentukan masa depannya.
Program pendidikan nasional yang dirancang diyakini belum berhasil menjawab harapan dan tantangan masa kini maupun di masa depan.. Dalam membangun pendidikan di masa depan perlu dirancang sistem pendidikan yang dapat menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Prof. Dr. Mastuhu, M. Ed., dalam bukunya Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21 mengatakan bahwa pendidikan nasional yang dibutuhkan dalam abad mendatang adalah sistem pendidikan yang tidak hanya mampu mengembangkan kecerdasan akal semata, tetapi juga mampu mengembangkan kecerdasan emosi, spiritual, dan agama
sekaligus sebagai satu kesatuan utuh
A. Latar belakang
   Dalam proses perjalanan UU No.2/l989 tentang Sisdiknas sekitar l3 tahun Sisdiknas dirasakan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:
  1. Sisdiknas telah menjadi alat politik pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya.
  2. Pendidikan terlalu diatur secara sentralistik oleh pemerintah, dan masyarakat kurang diberi peran dalam penyelenggaraan pendidikan; inisiatif, kreativitas dan inovasi masyarakat kurang mendapat kesempatan berkembang.
  3. Pendidikan tidak dapat menjadi pranata sosial untuk pembudayaan dan transformasi masyarakat
  4. Pendidikan tidak mampu menjawab tantangan lingkungan strategis, yaitu perkembangan politik-ekonomi-sosial-budaya, baik di daerah, nasional, maupun internasional yang berubah secara cepat.
  5. Sisdiknas belum menerapkan prinsip-prinsip pendidikan: Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Seumur Hidup, dan Pendidikan Terbuka.
Paradigma Keberagaman
     Pendidikan memiliki banyak wajah, sifat, jenis dan jenjang (pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, pondok pesantren, madrasah, program diploma, sekolah tinggi, institusi, universitas, dsb). Namun hakikatnya satu, yaitu memanusiakan manusia. Hakikatnya pendidikan mengembangkan :
1.Human Dignity     = harkat dan martabat manusia
2.Manizing Human = memanusiakan manusia benar-benar mampu menjadi khalifah.
Manusia mampu memilih, menetapkan dan membangun model kehidupannya dalam hidup bersama; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini ada 3 jenis manusia:
1.   1.Sepenuhnya pasrah apa kata Hukum Alam dan Sosial.
2.Sepenuhnya berontak mematahkan belenggu Hukum Alam dan Sosial.
3.Kombinasi keduanya, memiliki kecerdasan, kata hati dan keahlian serta kesadaran bahwa tidak akan mampu melampaui Hukum Alam.

Paradigma Pemikiran Keilmuan
      Ilmu merupakan bagian essensial isi ajaran agama (Islam). Ilmu terus mengalir & bergulir,tanpa dapat dicegah. Tidak ada monopoli dlm mengasuh dan mengklaim kebenaran ilmu.Tidak ada lagi pohon ilmu, telah berubah menjadi jaringan ilmu.
Hubungan antara agama dan ilmu adalah sebagai berikut:
  1. Agama adalah Puncak Pencapaian, sedangkan Ilmu adalah Alat Pencapaian. 
  2. Agama adalah Kebenarannya Mutlak, sedangkan Ilmu  Kebenarannya Relatif.
  3. Ketika agama bertemu ilmu terjadi 4 model: Konflik, Inter Independensi,  Dialog, Integrasi.
Paradigma Baru Pendidikan Nasional
        Paradigma Pendidikan Nasional dapat dilihat dari visi, misi, tujuan, orientasi dan strategi sistem pendidikan.  
Visi : Menjadi Sistem Pendidikan yang unik/khas Indonesia dalam rangka mengembangkan kecerdasan kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan terhormat dalam tata kehidupan internal modern “ Menjadi modern dengan tetap pada jati dirinya”.
Misi
  1. Menemukan, Mengamalkan dan Mengembangkan IPTEK dalam bingkai nilai-nilai / ajaran agama.
  2. Menjadi IPTEK sebagai alat untuk mencapai puncak kebenaran agama.
  3. Memberantas “kebodohan bangsa”.
  4. Kebodohan:Sumber Segala Malapetaka,meskipun Kebodohan bukan Dosa
  5. Mengembangkan Pendidikan Multikultural.
Tujuan:
  1. Mengembangkan Potensi kemampuan peserta didik dalam menguasai IPTEK untuk kemaslahatan kehidupan bersama dan memelihara lingkungan kehidupan.
  2. Mengembangkan budaya belajar:  “Sekolah boleh selesai, belajar tidak  kenal berhenti” 
Orientasi Pendidikan :
  • Pendidikan untuk semua, secara merata dan adil
  • Kebutuhan, kenyataan dan “life skill” dalam tata kehidupan bersama.
  • Kebutuhan “duniawiyah” tanpa melepaskan diri dari bayang-bayang kehidupan surgawi-ukrowiyah.
Strategi penyelenggaraan pendidikan nasional (sekolah) :
     Berfokus pada mutu, untuk itu diperlukan: otonomi, akreditasi, evaluasi dan akuntabilitas. Bersaing mutu, kemandirian, keterbukaan, disiplin dan profesional, serta dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik melalui peningkatan SDM dan Manajemen atau Pengelolaan Sekolah

Pendidikan adalah kerja akademik
     Dosen, Guru, Pustakawan, Laboran, Peneliti, adalah Tenaga Akademik, & bukan Tenaga Administrasi Birokrasi. Para pakar akademisi berdiri paling depan dalam pemberdayaan mutu akademik unit pendidikan (sekolah); Tenaga Non Akademik “mem-Back Up” & menfasilitasi kerja akademik. Diperlukan “Academic Bill of Right” dalam dunia pendidikan.

Materi Ajar/Kurikulum
Kurikulum bertolak dari kebutuhan, IPTEK, pasar, nilai luhut budaya/tradisi/agama.
Metodologi Pembelajaran
1. Learning to Know              
2. Learning to Do
3. Learning to Be                   
4. Learning to Live Together
5. Learning throughout Life 
6. Learn How to Learn              
Belajar “Menjadi” bukan sekedar “Memiliki”. Menguasai “Metodologi” bukan sekedar “Materi”. Tidak ada “Keterpisahan”antara ilmuan dan ilmunya atau keahliannya.

Dana dan Sistem Pendanaan
Dana pendidikan harus memperhatikan jumlah dan sumber dana supaya dana tersebut benar-benar menjadi penopang dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini ada istilah “Funding System” dalam system pendanaan. “Funding System” adalah sesuai dengan kebutuhan,  kemampuan dan peluang. Konsepnya adalah sebagai berikut :
Kucuran Dana terlalu Kecil:<a= Tidak Berguna
Kucuran Dana terlalu Besar:>a= Manja & Mubazir
Kucuran Dana = a = sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan menggunakan;makin tinggi kemajuan, makin tinggi kebutuhan,makin tinggi kemampuan, makin besar a (dana) yang dapat dikucurkan.

Peran Serta Masyarakat
Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).

Model pendidikan yang sesuai dengan harapan itu adalah madrasah. Madrasah telah memiliki landasan dalam mengembangkan potensi manusia secara utuh di mana pendidikan yang mengembangkan kecerdasan akal dan kecerdasan ilmu agama yang di dalamnya sudah tercakup kecerdasan emosi dan moral sudah diterapkan.

Pendidikan yang bernuansa Islam yang semakin kondusif berhasil diadopsi oleh sekolah-sekolah swasta Islam. Sekolah-sekolah itu telah menyinergikan secara apik antara pendididikan sains dan pendidikan agama. Kecermatan pengelolaan telah membuahkan output yang mampu bersaing, sehingga mendapat tempat di masyarakat.
Model pendidikan Madrasah jika dianalisis (SWOT) memiliki :
Strength (Kekuatan) :  > 80 % Swasta, percaya dan hormat pada Kiai/Ulama dan percaya bahwa Kiai atau Guru   mengajarkan sesuatu yang benar, panggilan Agama,  Murah dan Merakyat.
Weakness (Kelemahan) : Lemah dan tidak Profesional hampir disemua komponennya, STRESS:Terombang-ambing antara “Jati Diri”dan “Ikut Model Sekolah Umum”. antara ikut  “DIKNAS dan DEPAG”, belum ada sistem yang mantap dalampengembangan model “Pendidikan Agama”  dan “Pendidikan Keagamaan”.
Opportunity (Peluang) : UU No.20 Th 2003 memberi kesempatan atau momentum pengembangan madrasah   (Pendidikan Agama dan Keagamaan), Lembaga Pendidikan Tinggi berkesempatan membuat RPP untuk UU no. 20 Th 2003, dan menawarkan konsep pemberdayaan madrasah secara sistemik dan menyeluruh atau  utuh.
Threatment (Ancaman): Madrasah akan kehilangan jati dirinya, kalau demikian halnya Madrasah akan  selalu menjadi “Warga Kelas Dua” dan tercabut dari akar budaya komunitas  muslimnya.
Menata ulang sistem pendidikan madrasah akan lebih efisien dibandingkan dengan menggabungkan diri ke sekolah umum. Semoga madrasah menjadi sekolah unggulan pada masa yang akan datang.  

Karena itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu-padu dan meningkatkan komitmen untuk merumuskan dan merealisasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Sebab, pembangunan dan penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang benar dan efektif merupakan amanat konstitusi sekaligus tuntutan zaman yang tak bisa dielakan. Tanpa itu, bangsa besar ini akan masuk dalam daftar sejarah sebagai bangsa yang kalah dan musnah.

B. Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional
Jika kita sering mendengar sesama kita memperolok-olok manusia Indonesia, sesungguhnya kualitas manusia ditentukan oleh dua hal:
1.      Faktor hereditas, faktor keturunan.
Manusia Indonesia dewasa ini adalah keturunan langsung manusia Indonesia generasi 45 dan cucu dari generasi 1928, cicit dari generasi 1912. Menurut bapak sosiologi Ibnu Khaldun, jatuh bangunnya suatu bangsa ditandai oleh lahirnya tiga generasi. Pertama generasi Pendobrak, kedua generasi Pembangun dan ketiga generasi penikmat. Jika pada bangsa itu sudah banyak kelompok generasi penikmat, yakni generasi yang hanya asyik menikmati hasil pembangunan tanpa berfikir harus membangun, maka itu satu tanda bahwa bangsa itu akan mengalami kemunduran.

Proses datang perginya tiga generasi itu menurut Ibnu Khaldun berlangsung dalam kurun satu abad. Yang menyedihkan pada bangsa kita dewasa ini ialah bahwa baru setengah abad lebih, ketika generasi pendobrak masih ada satu dua yang hidup, ketika generasi pembangun
masih belum selesai bongkar pasang dalam membangun, sudah muncul sangat banyak generasi penikmat, dan mereka bukan hanya kelompok yang kurang terpelajar, tetapi justru kebanyakan dari kelompok yang terpelajar.

2.      Faktor pendidikan.
Pendidikanlah yang bisa membangun jiwa bangsa Indonesia. Sekurang-kurangnya ada sembilan point kekeliruan pendidikan nasional kita selama ini, meliputi:
  1. Pengelolaan pendidikan di masa lampau terlalu berlebihan penekanannya pada aspek kognitip, mengabaikan dimensi-dimensi lainnya sehingga buahnya melahirkan generasi yang mengidap split personality, kepribadian yang pecah.
  2. Pendidikan terlalu sentralistik sehingga melahirkan generasi yang hanya bisa memandang Jakarta (ibu kota) sebagai satu-satunya tumpuan harapan tanpa mampu melihat peluang dan potensi besar yang tersedia di daerah masing-masing.
  3. Pendidikan gagal meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan masyarakat yang berdisiplin.
  4. Gagal melahirkan lulusan (SDM) yang siap berkompetisi di dunia global
  5. Pengelolaan pendidikan selama ini mengabaikan demokratisasi dan hak-hak azasi manusia. Sebagai contoh, pada masa orde Baru, Guru negeri di sekolah lingkungan Dikbud mencapai 1 guru untuk 14 siswa, tetapi di madrasah (Depag) hanya 1 guru negeri untuk 2000 siswa.  Anggaran pendidikan dari Pemerintah misalnya di SMU negeri mencapai Rp.400.000,-/siswa/tahun, sementara untuk Madrasah Aliah hanya Rp.4.000,-/anak/tahun.
  6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan SDM dikalahkan oleh uniformitas yang sangat sentralistik. Kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pendidikan menjadi tidak tumbuh.
  7. Sentralisasi pendidikan nasional mengakibatkan tumpulnya gagasan-gagasan otonomi daerah.
  8. Pendidikan nasional kurang menghargai kemajemukan budaya, bertentangan dengan semangat bhinneka Tunggal Ika.
  9. Muatan indoktrinasi nasionalisme dan patriotisme yang dipaksakan –yakni melalui P4 dan PMP, terlalu kering sehingga kontraproduktif.
Sembilan kesalahan dalam pengelolaan pendidikan nasional ini sekarang telah mengakibatkan:
·Generasi muda yang tidak memiliki kemampuan imajinasi idealistik. 
  • Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global.
  • Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif.
  • Pelaku ekonomi yang tidak siap bermain fair
  • Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis
  • Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah
  • Cendekiawan yang hipokrit,
  • Hutang Luar Negeri yang tak tertanggungkan
  • Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya.
  • Pemimpin-pemimpin daerah yang kurang bijak dalam peggunaan dana daerah.
C. Agenda Reformasi Sistem Pendidikan Nasional
  1. Melakukan pembangunan Sistem Pendidikan Nasional yang konprehensif, integratif, dan aplikatif. Makna konprehensif adalah menjamin perbaikan yang berkelanjutan, integratif tak memisahkan aspek moral dan nilai-nilai luhur dari pembelajaran dan pengajaran, dan aplikatif menunjuk pada mutu dan meningkatnya daya saing bangsa.
  2. Meningkatkan wajib belajar dari Sembilan tahun menjadi dua belas tahun.
  3. Meningkatkan kopetensi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan terhadap profesi guru tanpa membeda-bedakan status kepegawaian, PNS atau swasta.
  4. Mengawal realisasi anggaran pendidikan yang besarnya 20% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagaimana amanah Pasal 31 ayat 4 Amandemen IV UUD 1945.
  5. 5.Melakukan monitoring dan evaluasi sistematis terhadap berbagai aspek konsep dan operasional Sistem Pendidikan Nasional di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
  6. 6.Memastikan terlaksananya proses pendidikan yang menanamkan jiwa kebebasan, kemandirian, kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan hidup dan daya juang kepada anak-anak bangsa yang menjadi peserta didik.
  7. Menerapkan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
  8. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen sekolah dan metode pembelajaran serta menjadikan sekolah tidak lagi sebagai menara gading yang steril dari analisis kebutuhan lingkungan sekitarnya. Sekolah bukan hanya tempat penyelenggaraan pendidikan, tapi juga bisa menjadi pusat latihan, seminar, workshop, dan studi banding. Sekolah adalah pusat belajar masyarakat di wilayahnya berada.
  9. Terselenggaranya pendidikan yang murah, bermutu, dan berwawasan global yang memiliki daya saing nasional di percaturan global.
  10. .Memberi perhatian serius pada pendidikan khusus bagi anak bangsa yang disebabkan oleh cacat atau kecerdasan luar biasa peserta didik.
  11. Menjadikan sekolah sebagai tempat kaderisasi kepemimpinan nasional dan memasukkan program wajib militer untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. 
  12. Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk ambil bagian dalam pendidikan adalah bentuk dari ketahanan sosial atas perubahan tantangan lingkungan yang terjadi. Pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua secara individu per individu, tetapi itu tanggung jawab komunitas secara bersama.
  13. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Itulah tiga belas agenda reformasi Pendidikan yang urgen dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketinggian martabat bangsa yang kita harapkan.
Pelaksanaan proses pendidikan harus efektif untuk menanamkan jiwa kebebasan, kemandirian, dan kewirausahaan. Dengan begitu anak-anak bangsa yang menjadi peserta didik bisa eksis dalam persaingan di masa datang berbekal keterampilan hidup (life skill) dan daya juang (adversity quotient) yang mumpuni. Kurikulum diarahkan untuk memberi pengalaman belajar yang seimbang yang meliputi aspek intektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ). Dan titik tekannya adalah membentuk karakter pembelajar agar anak bangsa yang menjadi peserta didik memiliki keinginan untuk belajar di sepanjang hayatnya. Tipe bangsa pembelajarlah yang bisa survive menghadapi persaingan global yang rivalitasnya bukan lagi di tataran negara vs negara atau kota vs kota. Tetapi, sudah di level individu vs individu.

KESIMPULAN
Upaya memperbaiki Pendidikan Nasional tidak hanya menyangkut masalah fisik dan dana saja. Tapi, harus lebih mendasar dan strategis. Sistem Pendidikan Nasional perlu direformasi dengan memadukan wahyu Tuhan dan ilmu pengetahuan sebagai arena utama aktivitas pendidikan. Sekolah bukan hanya menjadi tempat pembekalan pengetahuan kepada anak bangsa, tapi juga lembaga penanaman nilai dan pembentuk sikap dan karakter. Anak-anak bangsa dikembangkan bakatnya, dilatih kemampuan dan keterampilannya. Sekolah tempat menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani secara maksimal, seimbang, dan sesuai tuntutan zaman. Output keseluruhan proses pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk bisa merealisasikan fungsi penciptaannya sebagai hamba Tuhan dan kemampuan mengemban amanah mengelola bumi untuk dihuni secara aman, nyaman, damai, dan sejahtera.


DAFTAR PUSTAKA
http:///fkip-unpas.com Latar Belakang Terbitnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
http:///imamsamroni.wordpress.com [10 Oktober 2010]  . Bedah  buku msi uii : Menata Ulang  Pemikiran Sisdiknas Abad XXI.
http:///pnfi.depdiknas.go.id/test/uu_20_2003.pdf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003  TENTANG  SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
http:///sanaky.com . [ 10 Oktober 2010 MENATA ULANG PEMIKIRAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ABAD 21
http://www.mirifica.net. MENYONGSONG HADIRNYA UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 2003.

www.unindra.ac.id [10 Oktober 2010]. Problem Pendidikan di Era Reformasi

1 komentar:

Nurulia Febriani mengatakan...

Good writing :)

Poskan Komentar

Komentar yaksssssssss